%R https://doi.org/10.25299/geram.2026.28244
%V 14
%X Fenomena kenaikan tunjangan anggota DPR sering kali memicu diskursus publik yang melibatkan dinamika kesantunan dan ketidaksantunan berbahasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pematuhan dan pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa dalam tuturan anggota DPR terkait isu kenaikan tunjangan dan gelombang demonstrasi tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi. Selanjutnya,data dianalisis secara deskriptif melalui bantuan tabulasi persentase untuk meilhat kecenderungan dominasi maksim yang muncul. Sumber data diperoleh dari berbagai platform media sosial yang memuat pernyataan resmi maupun opini anggota DPR. Data  dikumpulkan  melalui  teknik  simak  dan  catat  terhadap  265  satuan  tuturan,  yang  kemudian  dianalisis  menggunakan  kerangka  teoretis maksim  kesantunan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pematuhan  maksim  kesantunan  masih  mendominasi  sebesar  61%,  sementara pelanggaran  maksim  (ketidaksantunan)  mencapai39%. Maksim  yang  paling  banyak  dipatuhi  ialah  maksim  kesepakatan,  sedangkan  yang paling  banyak  dilanggar  ialah  maksim  kerendahan  hati. Temuan  ini  mengindikasikan  bahwa  meskipun  mayoritas  tuturan  masih  menjaga norma komunikasi publik. Tingginya angka pelanggaran mencerminkan adanya resistensi komunikasi dan rendahnya empati pragmatis aktor politik  terhadap kondisi  sosiokultural  masyarakatyang  berpotensi  memicu  eskalasi  konflik  antara  masyarakat  dan  pemerintah sehingga penerapan teori Leech perlumempertimbangkan konteks budaya dan situasi komunikasi yang dinamis
%J GERAM Gerakan Aktif Menulis
%L repository54064
%N 2
%A Sri Mulyani Sri Mulyani
%D 2026
%I UIR Press
%T Artikel Kesantunan Berbahasa pada Tuturan Anggota DPRTerkait Isu Tunjangan dan Demonstrasi 2025 (Kajian Pragmatik)
%P 298-316