eprintid: 18840
rev_number: 8
eprint_status: archive
userid: 3857
dir: disk0/00/01/88/40
datestamp: 2023-02-01 03:10:52
lastmod: 2023-10-10 06:33:48
status_changed: 2023-02-01 03:10:52
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Medinia, Rifka
title: Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat 
(Studi Kasus di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018)
ispublished: pub
subjects: HG
divisions: Akuntansi
abstract: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah “kesejahteraan masyarakat” sebagai variabel dependen serta “akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa” sebagai variabel independent. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu maka sampel yang digunakan adalah 6 (enam) desa di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan, data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder yang terdapat di Laporan Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang terdapat di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Teknis pengelohan dan analisis data yang digunakan adalah analisis akuntansi, analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi R2 dengan menggunakan software SPSS Versi 25.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tingkat signifikansi sebesar (0,000 <
0,050). Kebijakan desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tingkat signifikansi sebesar (0,643 > 0,050). Kelembagaan Desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar (0,074 > 0,050). Adapun secara simultan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tingkat signifikansi sebesar (0,000 < 0,050). Berdasarkan hasil Adjusted R Square yaitu sebesar 0,402, yang artinya adalah 40,2% variable dependen kesejahteraan masyarakat dijelaskan oleh variabel independen akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa, dan sisanya sebesar 59,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini seperti pendapatan asli desa, belanja desa, dana desa, pengunaan dana bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan Kabupaten/Provinsi.
Dari hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa saran bagi penelitian selanjutnya yaitu diharapkan dapat memperluas wilayah cakupan yang lebih luas. Kemudian dapat menambahkan varibel-variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Serta diharapkan dapat menambahkan atau memperbanyak sampel agar hasil penelitian lebih akurat
date: 2019
date_type: completed
full_text_status: public
pages: 34
institution: Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
department: FEB
thesis_type: bachelor
thesis_name: bphil
referencetext: Agus, P. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
Alfiah, I. F. (2016). Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. Thesis. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
Akbar, D. S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD)(Penelitian Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Sadananya). Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi), 5(2).
Asni, F., Maryunani, S., & Budi, D. (2013). The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 10, Issue 4 (May. -Jun. 2013), PP 01-09.
Azzahro, I. F. (2016). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. SKRIPSI Jurusan Manajemen-Fakultas Ekonomi UM.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. (2017). Diambil kembali dari https://www.bkkbn.go.id/. Diakses 3 Juli 2018.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Badan Pusat Statistik Kabuaten Bandung Barat. (2018). Kecamatan Ngamprah Dalam Angka Tahun 2018. Bandung Barat: Badan Pusat Statistik.
Badan Statistik Nasional. (2017, 4 17). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017. Diambil kembali dari https://www.bps.go.id/publication/2017/12/28/5dc3593b43f3d4ac1fb77324/statistik-kesejahteraan-rakyat-2017.html. Diunduh 3 Juli 2018.
Badrudin, R. (2012). Ekonomika Otonomi Daerah. UPP STIM YKPN.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat. (2017). Basis Data Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017. Kabupaten Bandung Barat: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat.
Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat
(studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Jurnal JIBEKA, 10, 26-32.
Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik, 3(7), 1099-1104.
Gendro, W. (2011). Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS Dan Smart PLS. Yogyakarta: UPT STIM YPTK.
Ghozali, I. (2011). Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
Hanif, N. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
Hermana, A. A. (2015). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
Husin, D. (2017). Flexibility of Budget Accountability Using Flow Modification in The Design of Village Financial Accounting. Asia Pacific Fraud Journal, 1(1), 19-35.
Indonesia, R. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 113.
Indonesia, R. (2017). Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86.
Indonesia, P. N. R. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Indonesia, R. (2016). Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
Indonesia, P.R (1945). Naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Indrawati, S. M. (2017). Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Keuangan, D. S. A. (2017). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (revisi 2017).
Khoerunnisa, F. M. (2016). Dampak Program Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Di Desa Teja Kabupaten Majalengka.
Kurniawati, Y., & Pangayow, B. J. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung Dan Kelembagaan Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 12(2), 77-87.
Kurrohman, T. (2015, August). Accountability of planning on village fund allocation in osing community in Banyuwangi. In Proceedings of The International Conference on Accounting Studies 2015, 320-324.
Lestari, I. D. T. S. (2015). Permasalahan Penegakan Aturan Kebijakan Daerah (Studi Kasus Kegiatan Eksploitasi Tambang Marmer Ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung) (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Martha, W. (2014). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Di Kota Bandung (Survey Diinstansi Pemerintah Kota Bandung)(Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(1), 214-239.
Pemerintah Negara Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Presiden Republik Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Priyatno, D. (2010). Paham analisa statistik data dengan SPSS. Yogyakarta: Mediakom.
Putra, C. K. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik, 1(6), 1203-1212.
Putri, A. A. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
Simangunsong, F., & Wicaksono, S. (2017). Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at PasirPutih Village, South Yapen District). Open Journal of Social Sciences, 5(09), 250-268.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sumarna, A. (2015, November 22). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Retrieved from Keuangan Desa: https://www.keuangandesa.info/2015/11/pelaksanaan-pengelolaan-keuangan-desa.html. Diakses 3 Juli 2018.
Sutedi, Adrian. (2012). Good Corporate Governance, Edisi 1 Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika.
Syafi’i, R. I., Mahsuni, A. W., & Afifudin, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). Jurnal Riset Akuntansi, 7(02).
Taufan, M. I. (2016). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi survey pada 17 Dinas Kota Bandung) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi. (2014). Pedoman Penyusunan Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
Wahyudi, I. (2010). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY.
Wardhani, S. K. (2018). Implementasi Alokasi Dana Desa Ta 2016 Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Menurut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015.
citation:   Medinia, Rifka  (2019) Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018).  Bachelor thesis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.   
document_url: http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/18840/1/FEB_AKT_1402025109_%20Rifka%20Medinia.pdf