eprintid: 18636
rev_number: 10
eprint_status: archive
userid: 3857
dir: disk0/00/01/86/36
datestamp: 2023-01-31 08:19:51
lastmod: 2023-10-10 06:37:19
status_changed: 2023-10-10 06:37:19
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Rini, Rahma Purnomo
title: Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Studi Empiris di Kabupaten/Kota Banten)
ispublished: pub
subjects: HG
divisions: Akuntansi
abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan dan pengawasan keuangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan yang dilihat dari hasil temuan audit kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Banten.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari website Badan Pemeriksaan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan, variabel dependennya adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Tekhnik pengolahan data menggunakan Software SPSS 23.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kelemahan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, hal tersebut dibuktikan dengan tingkat signifikasinya sebesar 0,029 < 0,05 dan nilai t hitung 2,300 > t tabel 2,052. Variabel ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemeritah daerah hal tersebut dapat dibuktikan dengan tingkat signifikasi 0,173 > 0,05 dan nilai t hitung 1,398 < t tabel 2,052. Pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan secara simultan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi 0,024 < 0,05 dan nilai f hitung 4,308 > f tabel 3,354.
Sedangkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam penelitian ini dapat di lihat dengan nilai Adjusted R Square ( Adjusted R2) sebesar 0,186 yang artinya adalah 18,6% variabel dependen kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dijelaskan oleh variabel independen kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan dan sisanya 81,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini, seperti aspek keuangan, opini audit, tingkat kemandirian dan ukuran daerah.
Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memberikan saran agar Pemerintah Kabupaten/Kota Banten memberikan pengendalian yang efektif untuk mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik, kemudian mengadakan sosialisasi dan review terhadap ketentuan perundang-undangan dan juga pelaksanaannya untuk mengurangi adanya ketidakpatuhan perundang-undangan sehingga akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan melakukan pengawasan internal agar sistem pengendalian intern dan kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan menjadi lebih baik.
Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan sampel agar hasil penelitian lebih akurat dan menambahkan variabel yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, adapun variabel yang disarankan seperti, aspek keuangan, opini audit, tingkat kemandirian dan ukuran pemerintah daerah.
date: 2017
date_type: completed
full_text_status: public
pages: 30
institution: Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
department: FEB
thesis_type: bachelor
thesis_name: bphil
referencetext: Abdul Halim dan M. Syam Kusufi. (2015). Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
Alvin A. Arens, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley (2014). Auditing dan Jasa Assurance. Pendekatan Terintegrasi. Jakarta : Salemba Empat.
Arifianti Hermin, Payamta dan Sutaryo. (2013). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah pada Kinerja Penyelenggaraan Daerah di Kabupaten/Kota Indonesia. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 16, 25-28 September, Manado : Universitas Sebelas Maret.
Arikunto Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
Baskara Adi Nugraha. (2015). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah pada Kinerja Penyelenggaraan Daerah di Kabupaten/Kota Sumatra. Skripsi. Surakarta : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiah Surakarta.
Chabib Soleh dan Suripto. (2011). Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung : Fokus Media.
Darwanis Sephi Chairunnisa. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Telaah & riset akuntansi Vol. 6 No. 2 Juli 2013 Hlm. 150-174 Malaysia : Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
Duwi Priyatno. (2016). SPSS Handbook. Analisis Data Olah Data, dan Penyelesaian Kaus-kasus Statistik. Jakarta : Media Kom.
Hendrianto, Popi Fauziah dan Ethika. (2015). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Sumatra. Jurnal Nasional ISSN 4849-17031 Sumatra Barat : Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bung Hatta.
Hery. (2013). Auditing (Pemeriksaan Akuntansi 1). Jakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service).
IBK Bayangkara. (2011). Audit Manajemen. Jakarta : Salemba Empat.
Indra Bastian. (2009). Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. Yogyakarta : BPFE.
Indra Bastian. (2014). Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah. Jakarta : Salemba Empat.
Irham Fahmi. (2010). Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi. Alfabeta. Bandung.
Kasmir. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan praktik). Rajawali Press. Jakarta.
Made Budi Sastra Wiguna, Gede Adi Yuniartha, dan Nyoman Ari Surya Darmawan. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. e-Journal (Volume 3 No.1 Tahun 2015). Buleleng : Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha.
Manuel Pedro Rodríguez Bolivar , Laura Alcaide Munoz dan Antonio M. Lopez Hernandez. (2013). Determinants of Financial Transparency in Government. International Public Management Journal. England : University of Granada.
Moeheriono. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kinerja. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Mulyadi. (2014). Auditing 1. Jakarta : Salemba Empat.
Munawir. (2014). Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta. Liberty.
Norazlina Ilias, Nik Kamaruzaman Abdulatiff dan Nafsiah Mohamed. (2015). Management Control System and Performance: Accountability Attributes in Local Authorities. International Journal of Economics and Financial Issues, 2016, 6(S4) 26-35. Malaysia : School of Accountancy, College of Business, Universitas Utara Malaysia, Malaysia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
____________________________ Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
____________________________ Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
112
__________________________________ Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
__________________________________ Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
__________________________________ Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
_________________________________ Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Rahmadi Murwanto, Adi Budiarso, Fajar Hasri Ramadhan. (2011). Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pengembangan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jakarta : Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.
Sarwoto. (2012). Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.
Sekar Mayangsari dan Puspa Wandanarum. (2013). Auditing. Jakarta : Media Bangsa.
Siswandi dan Indra Iman. (2009). Aplikasi Manajemen Perusahaan. Edisi Kedua. Jakarta : Mitra Wicana Media.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
Sukrisno Agoes, (2012). Auditing. Jakarta : Salemba Empat.
Tim Penyusun. (2014). Pedoman Penyusunan Skripsi. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Pasal 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
______________________________ Nomor 15 Pasal 4 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
______________________________ Nomor 15 Pasal 9-10 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
______________________________ Nomor 15 Pasal 16 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
113
_______________ Dasar Pasal 23 Tahun 1945 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
_______________ Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2004 Tentan Perbendaharaan Negara.
Wibowo. (2010). Manajemen Kinerja. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Widya Astuti Mustikarini dan Debby Fitriasari. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Depok : Jurnal Simposium Nasional Akuntansi. Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.
Wirawan.(2009). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : Salemba Empat.
http://www.bpk.go.id
http://www.kemendagri.go.id
http://www.banten.go.id
http://www.lebakkab.go.id
http://www.pandeglang.go.id
http://www.serangkab.go.id
http://www.tangerangkab.go.id
http://www.cilegonkota.go.id
http://www.tangerangkota.go.id
citation:   Rini, Rahma Purnomo  (2017) Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris di Kabupaten/Kota Banten).  Bachelor thesis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.   
document_url: http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/18636/1/FEB_AKT_1302025194_Rahma%20Purnomo%20Rini.pdf