eprintid: 18191
rev_number: 8
eprint_status: archive
userid: 3857
dir: disk0/00/01/81/91
datestamp: 2023-01-26 11:14:18
lastmod: 2023-10-10 06:17:33
status_changed: 2023-01-26 11:14:18
type: thesis
metadata_visibility: show
creators_name: Amalia, Desi Ayu
title: Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderating
ispublished: pub
subjects: HF5601
divisions: Akuntansi
abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PBB, BPHTB dan PAD terhadap kemandirian keuangan daerah baik secara parsial maupun secara simultan, untuk mengetahui hubungan PAD dalam memoderasi PBB terhadap kemandirian keuangan daerah, untuk mengetahui hubungan PAD dalam memoderasi BPHTB terhadap kemandirian keuangan daerah.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah “PBB dan BPHTB” sebagai variabel independen dan “Kemandirian Keuangan Daerah” sebagai variabel dependen serta “PAD” sebagai variabel moderating. Pengambilan sampel dalam penelitian ini mengunakan purposive sampling yaitu penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu, maka sampel yang digunakan adalah 7 (tujuh) kabupaten/kota di Pulau Jawa diantaranya adalah Kota Pekalongan, Kota Depok, Kota Yogyakarta, Kabupaten Demak, Kabupaten Klaten, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Jember. Teknis analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan SPSS 23 .
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa baik secara parsial PBB berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan nilai thitung 2,330 > ttabel 2,039 (0,026 < 0,05) dan BPHTB terhadap kemandirian keuangan daerah menunjukkan nilai thitung 2,272 > ttabel 2,039 (0,030 < 0,05) serta PAD terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai thitung 4,049 > ttabel 2,039
(0,000 < 0,05). Secara simultan PBB, BPHTB dan PAD berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah ditunjukkan nilai Fhitung 18,981 dan nilai Ftabel 2,910 (0,000 < 0,05). Dan nilai Adjusted R Square sebesar 61,3% berarti KKD dijelaskan oleh PBB, BPHTB dan PAD sedangkan sisanya 38,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah serta dana perimbangan. Adapun PAD tidak memoderasi hubungan antara PBB dengan kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,497 > 0,05. Akan tetapi PAD memoderasi hubungan antara BPHTB dengan kemandirian keuangan daerah hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,004 < 0,05.
Dari hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut yaitu pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah
date: 2017
date_type: completed
full_text_status: public
pages: 31
institution: Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
department: FEB
thesis_type: bachelor
thesis_name: bphil
referencetext: Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara. (2014). Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
Abdul Halim. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
Afuberoh, Dennis. and Okoye Emmanuel. (2014). The Impact of Taxation on Revenue Generation in Nigeria: A Study of Federal Capital Territory and Selected State. International Journal of Public Administration and Management Research (IJPAMR). Vol. 2, No. 2, Maret 2014.
Anastasia Diana dan Lilis Setiawati. (2009). Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis. Yogyakarta : Andi Offset.
Andi Abdillah Hermansyah. (2015). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB- P2) di Dispenda Kota Makasar. Skripsi. Makassar : Ilmu Administrasi Negara Unversitas Hasanuddin. 2015.
Aries Djaenuri. (2014). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Bogor : Ghalia Indonesia.
Baah Futa, Ahmed. (2004) Property Taxes and Revenue Generation: The Case Of Sweden. Department of Infrastructure & Real Estate Economics Royal Institute of Technology. Februari 2004.
Dewi Prastiwi, Dian Nuswantoro, dan Made Dudy Satyawan. (2014). Analisis Perbandingan Kemandirian Daerah Pasca Pendaerahan BPHTB di Kab/Kota Se – Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial. Jilid 2, No. 3, Maret 2014.
Diaz Priantara. ( 2013 ). Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi. Jakarta : Mitra Wacana Media.
Endang Sri Mulatsih. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2008-2012. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JENIUS). Vol. 5, No. 3, September 2015.
Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jakarta : Salemba Empat.
H. Abd. Rachim A.F (2015) Analyzing Local Revenue in Local Otonomy Implementation towards Self-Reliance of Samarinda Municipality. International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER). Vol 6(6), hlm. 436-441, Desember 2015.
Imam Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ismail Muharam. (2016). Analisis Dampak Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Daerah. Skripsi. Depok : Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. 2016.
Kotijah Fadilah Abdilah. (2016). Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. Skripsi. Malang : Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan- Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta : Andi Publisher.
Neneng Hartati. (2015). Pengantar Perpajakan. Bandung: Pustaka Setia.
Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Sigit Hutomo. (2014). Analisis Perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Sesudah Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Perdesaan. KINERJA. Vol, 18, No. 1, hal. 32-44, 2014.
Singgih Santoso. (2012). Aplikasi SPSS Pada Statistik Parametrik. Jakarta : Elex Media Komputindo.
Siregar, Baldric. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Supramono dan Theresia Woro Damayanti. (2010). Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta : Andi.
Eddy Supriyanto. (2011). Akuntansi Perpajakan, edisi 1. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Thomas Sumarsan. (2017). Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru, edisi kelima. Jakarta : Indeks.
Tim Penyusun. (2014). Pedoman Penyusunan Skripsi. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
V. Wiratna Sujarweni. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Daftar pustaka berupa website :
https://demakkab.bps.go.id/
www.djpk.kemenkeu.go.id/
https://depokkota.bps.go.id/
https://jemberkab.bps.go.id/
https://jogjakota.bps.go.id/
https://klatenkab.bps.go.id/
https://pajak.go.id/
https://pekalongankota.bps.go.id/
https://ponorogokab.bps.go.id/
https://surabayakota.bps.go.id/
citation:   Amalia, Desi Ayu  (2017) Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderating.  Bachelor thesis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.   
document_url: http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/18191/1/FEB_AKT_1302025036_%20Desi%20Ayu%20Amalia.pdf